Ketika Kedermawanan Berantas Kemiskinan

“Adanya program dan pelatihan ini saya bersyukur banget bisa banyak belajar. Terima kasih kepada donatur Dompet Dhuafa yang telah memberikan permodalan dan semangat untuk kami usaha sebagai anggota Majelis Taklim semoga bisa lebih berkah dan bermanfaat kedepannya.” ungkap Euis Koriyah (55) salah seorang penerima manfaat program Pemberdayaan Majelis Taklim Ummahat (PMTU) pada acara Capacity Building Mitra dan Penerima Manfaat PMTU di daerah Megamendung, Bogor (11/12/2024).

Kedermawanan merupakan sebuah tindak kebaikan yang bertujuan membantu orang lain. Mulai dari memberi donasi atau sumbangan hingga terlibat dalam aksi sosial yang tidak mengharapkan pamrih.

Dalam laporan World Giving Index yang dibuat oleh Charities Aid Foundation, mencatat selama 7 (tujuh) tahun (2017–2023) Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara yang paling dermawan.

Mulai dari tahun 2020 – 2023 Indonesia selalu unggul dari kategori tingkat seberapa sering donasi, dan kategori tingkat seberapa sering terlibat aksi kerelawanan. Sayang tahun data 2024 belum tersedia. Dari laporan tersebut, Indonesia merupakan negara paling dermawan.

Salah satu aktor penting dalam lanskap kedermawanan ini adalah Dompet Dhuafa. Lembaga filantropi ini tak sekadar mengelola dana sosial, tapi juga menggerakkan program pemberdayaan yang berdampak langsung bagi masyarakat prasejahtera.

Sebagai contoh Dompet Dhuafa memiliki unit program Lembaga Pelayan Masyarakat (LPM), Corps Dai Dompet Dhuafa (Cordofa), Dompet Dhuafa Volunteer (DDV), dan Disaster Management Center (DMC).

LPM memfokuskan program kepada aspek sosial, Cordofa fokus pada bidang dakwah, DDV fokus pada pemberdayaan relawan dan DMC fokus pada program kemanusiaan dan kebencanaan.

Program-program ini menjangkau berbagai segmen kebutuhan—dari sosial, dakwah, relawan, hingga kebencanaan. Masing-masing unit punya karakter unik, namun memiliki benang merah: membangun kemandirian masyarakat dari bawah.

Transparansi menjadi bagian penting dari kerja mereka. Dalam laporan tahunannya, terlihat bagaimana dana Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf (ZISWAF), Kurban, dan bantuan sosial lainnya dikelola.

Dompet Dhuafa dalam setiap tahunnya mengeluarkan laporan tahunan yang bisa diakses publik. Tahun 2020, Dompet Dhuafa menghimpun dana ZISWAF dan Kurban, serta Sosial Kemanusiaan sebesar 370 miliar rupiah. Kemudian dana tersebut berhasil terserap menjadi program dan operasional sebesar 330 miliar rupiah.

Tahun 2021 menghimpun dana sebesar 414 miliar rupiah. Dana tersebut berhasil terserap menjadi program dan operasional sebesar 342 miliar rupiah.

Tahun 2022 menghimpun dana sebesar 392 miliar rupiah. Dana tersebut berhasil terserap menjadi program dan operasional sebesar 378 miliar rupiah.

Tahun 2023 menghimpun dana sebesar 363 miliar rupiah. Dana tersebut berhasil terserap menjadi program dan operasional sebesar 362 miliar rupiah.

Tahun 2024 menghimpun dana sebesar 379 miliar rupiah. Dana tersebut berhasil terserap menjadi program dan operasional sebesar 418 miliar rupiah. Hasil serapan yang lebih dari 100% dikarenakan adanya saldo program di awal tahun 2024.

Meski tidak ada bukti korelasi langsung, namun apabila kita memperhatikan data kemiskinan yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan mengalami penurunan dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Dalam siaran langsung di kanal Youtube BPS, memaparkan dari tahun 2020-2024 jumlah penduduk kemiskinan mengalami penurunan.

Tahun 2020 jumlah penduduk miskin Indonesia sebanyak 27,55 juta. Dengan persentase penduduk sebesar 10,19 persen.

Tahun 2021 jumlah penduduk miskin Indonesia sebanyak 26,50 juta. Dengan persentase penduduk sebesar 9,71 persen.

Tahun 2022 jumlah penduduk miskin Indonesia sebanyak 26,36 juta. Dengan persentase penduduk sebesar 9,57 persen.

Tahun 2023 jumlah penduduk miskin Indonesia sebanyak 25,90 juta. Dengan persentase penduduk sebesar 9,36 persen.

Terakhir tahun 2024 jumlah penduduk miskin Indonesia sebanyak 24,06 juta. Dengan persentase penduduk sebesar 8,57 persen.

Artinya dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir, ada 3,49 juta penduduk Indonesia yang sudah terbebas dari kemiskinan.

Tentu, penurunan ini adalah hasil kerja kolektif: pemerintah, lembaga filantropi, pelaku usaha, dan masyarakat. Kedermawanan menjadi bagian penting dari ekosistem ini, terutama dalam menjangkau kelompok rentan yang kerap luput dari program formal pemerintah.

Hasil ini bahkan bisa lebih baik apabila Indonesia terbebas dari berbagai masalah yang menghambat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Contohnya korupsi. Korupsi merugikan banyak pihak bahkan menghambat laju pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Menurut Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dibuat oleh Transparency Internasional, sebuah organisasi non-profit di Jerman yang memantau indeks korupsi, menunjukkan hasil tingkat korupsi yang ada di dunia. Semakin besar skor IPK, maka semakin kecil korupsi terjadi.

Menurut organisasi tersebut, Indonesia tahun 2020 memiliki skor IPK 37 yang menempati peringkat 102 dari 180 negara.

Tahun 2021, skor IPK Indonesia sebesar 38 dan menempati peringkat 96.

Tahun 2022, skor IPK Indonesia sebesar 34 dan menempati peringkat 110.

Tahun 2023, skor IPK Indonesia sebesar 34 dan menempati peringkat 115.

Tahun 2024, skor IPK Indonesia sebesar 37 dan menempati peringkat 99.

Dari data di atas, Indonesia masih belum bisa menempati 50 besar atau bahkan 10 besar sebagai negara yang bebas dari korupsi. Justru selalu masuk dalam 50 besar sebagai negara terkorup. Indonesia masih jauh dari predikat “bersih”.

Korupsi merusak kepercayaan publik dan memperlambat laju pemberdayaan. Saat dana sosial tidak dikelola secara transparan, dampaknya bisa fatal: masyarakat kehilangan kepercayaan, dan mereka yang seharusnya dibantu justru terabaikan.

Apa kita harus pesimis dan tidak peduli? Jangan. Indonesia harus optimis bisa sejahtera dan bisa terbebas dari kemiskinan.

Solusinya tidaklah mudah. Tidak bisa diselesaikan secara cepat pula. Namun terpenting adalah menanamkan nilai-nilai kedermawanan dan nilai-nilai antikorupsi sejak dini untuk masyarakat.

Di satu sisi, pemangku kebijakan maupun pihak-pihak seperti perusahaan, lembaga filantropi dan lain sejenisnya juga harus menerapkan sikap transparansi dalam penghimpunan maupun implementasi program bantuannya kepada masyarakat.

Masyarakat pun perlu dilibatkan. Bukan hanya sebagai penerima, tapi juga pengawas dan penggerak. Ketika publik bisa memantau alur dana, menilai dampak program, dan ikut ambil bagian dalam prosesnya, maka lahirlah sistem yang sehat dan partisipatif.

Mimpi Indonesia terbebas dari kemiskinan bukan utopia. Tapi ia butuh komitmen jangka panjang. Bisa jadi hasilnya tidak instan, tapi seperti cerita Siti dan ribuan penerima manfaat lainnya, perubahan besar sering dimulai dari tindakan kecil yang konsisten.

Dan semoga, nilai-nilai kedermawanan ini tak berhenti hari ini, tapi diwariskan kepada generasi yang akan datang—agar bangsa ini tak hanya dermawan, tapi juga sejahtera. Melayani Lebih Baik untuk Menumbuhkan Kebaikan. (Arifian Fajar Putera/ Dompet Dhuafa)